Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat meninjau pembangunan Jalan Tol Harbour Road II dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke ruas Tol Harbour Road II, Kamis (26/6/2025). Foto: Bunga/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pembebasan lahan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II. Menurutnya, keterlambatan penyelesaian lahan menjadi hambatan utama dalam melanjutkan pembangunan tol yang sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.

“Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Tapi ada kendala serius di pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Lasarus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke ruas Tol Harbour Road II, Kamis (26/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa titik lahan yang masih dihuni warga, termasuk pemukiman liar. Karena itu, penyelesaian pembebasan lahan perlu pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.

“Beberapa titik masih ada pemukiman liar. Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan. Jangan sampai pembebasan lahan justru menciptakan konflik baru,” tegas Lasarus.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta agar masyarakat yang menempati lahan tanpa hak dapat menyadari posisinya secara hukum. Ia mengimbau adanya komunikasi dua arah yang sehat antara aparat pemerintah dan masyarakat terdampak.

“Harus ada keinginan baik dari kedua pihak. Kalau memang bukan haknya, ya masyarakat juga harus menyadari. Tapi pemerintah juga jangan semena-mena. Harus dibantu, harus dipikirkan nasibnya,” tambahnya.

Komisi V DPR RI, kata Lasarus, akan terus mengawal proyek ini dan berkomitmen untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya mengejar target teknis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial di lapangan.

“Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” tutupnya. (blf/aha)